Berita

Operasi PT Antam Cemari Pesisir Halmahera Timur

Sungai dan pesisir pantai Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, awal April lalu, tercemar operasi tambang PT Aneka Tambang.

Sumber: mongabay.co.id

Penyelundupan Karang Hias Digagalkan

Aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggagalkan upaya penyelundupan karang hias.

Sumber: kompas.id

Tumpahan Batu Bara Mengotori Perairan Aceh

Tumpahan batu bara yang diduga berasal dari sebuah tongkang mengotori Pantai Ulee Lheue dan pantai di Peukan Bada, Provinsi Aceh. Ekosistem bisa rusak.

Sumber: mongabay.co.id

348 Kayu Gelondong Ilegal Diamankan di Riau

Sebuah tim gabungan penegak hukum membongkar empat sawmill dan mengamankan 348 kayu gelondong dalam operasi pada 6-10 Desember di wilayah KPH Singigi, Riau

Sumber: beritahita.id

Banyak Kapal Asing di Natuna, Kapal Patroli Terbatas

Analisis Indonesia Ocean Justice Initiative menegaskan intrusi kapal asing di Natuna Utara naik pada Maret-April setiap tahun. Tapi kapal patroli terbatas.

Sumber: mongabay.co.id

Penyelundupan 466 Ribu Benih Lobster Digagalkan

Tim gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 466 ribu benih lobster di perairan Kota Batam. Diduga akan dikirim ke Vietnam.

Sumber: Mongabay.co.id

Lewat Jalan Tol Jadi Modus Baru Penyelundupan Lobster

Penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri terus berlangsung, dengan modus dan cara yang berkembang pula. Jalan tol menjadi jalur baru.

Sumber: kompas.com

Kapal Asing Bawa 700 Kilogram Ikan Ditangkap

Polisi Air dan Udara Aceh menangkap basah sebuah kapal berbendera India saat memasuki kawasan Pulau Rusa. Delapan orang ditangkap; 700 kilogram ikan diaman

Sumber: liputan6.com

Laut Indonesia Masih Disusupi Pelaku Kegiatan Ilegal

Pencurian ikan merupakan kegiatan ilegal yang masih marak di wilayah laut Indonesia, meski pengawasan diperbaiki. Perlu kerja sama dengan negara tetangga.

Sumber: mongabay.co.id

‘Kemampuan Hadapi Pencuri Ikan Terbatas’

Sebuah lembaga peneliti perikanan mendeteksi peningkatan kegiatan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing maupun lokal. Kemampuan penindakan terbatas.

Sumber: koran.tempo.co

‘Revisi Otonomi Khusus Abaikan Orang Asli Papua’

Pemerintah dinilai masih mengabaikan aspirasi orang asli Papua dalam revisi kedua Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sumber: papua.betahita.id

‘Orang Besar’ Selalu di Belakang Korupsi Sumber Daya Alam

Meski perizinan bagus untuk mengawasi dunia usaha, termasuk pemanfaatan lahan, ia bisa menjadi sumber korupsi, yang kebanyakan melibatkan ‘orang besar’.

Sumber: mongabay.co.id

Tambang Nikel Dituding Mencemari Laut di Kawasi

Perairan Kawasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, diduga terkontaminasi logam berat berkadar sangat tinggi. Tambang nikel dituding sebagai penyebabnya.

Sumber: majalah.tempo.co

‘Destructive Fishing’ Marak di Perairan Kepulauan Widi Gane

Nelayan di perairan Kepulauan Widi Gane, Maluku Utara, mengeluhkan adanya kegiatan mencari ikan yang merusak. Mereka meminta dilakukan pengawasan.

Sumber: mongabay.co.id

Menteri Kelautan dan Kepala Bakamla Bahas Sinergi Awasi Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan bertemu dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), di antaranya membahas sinergi pengawasan laut.

Sumber: Mongabay.co.id

Kapal Malaysia Ditangkap karena ‘Illegal Fishing’

Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu kapal berbendera Malaysia saat berpatroli di Selat Malaka. Kasus akan dilanjutkan di Dumai, Riau.

Sumber: tempo.co


Bincang Hukum

Perlindungan Hukum Pembela HAM dan Environmental Defender

Ancaman terhadap terhadap pembela HAM dan lingkungan cenderung meninggi. Perlu pembaharuan prosedur dan penguatan jaminan hukum.

Wildlife in Indonesia: Loss, Damage, and Sanctions

Perspektif pemulihan masih minim pada vonis atau putusan pengadilan di Indonesia. Padahal, peluangnya telah dibuka oleh regulasi yang ada.

Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan Hidup

Penuntutan pemulihan dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah sering diajukan. Tapi dalam eksekusinya masih banyak hambatan.

Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kehutanan di Bawah UU Cipta

Memiliki sejumlah kelemahan mendasar, Undang-Undang Cipta Kerja membawa peluang penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Aktivitas

Pelatihan

Pelatihan Penyidikan TPPU di Sektor SDA

Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Forum Diskusi

Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penegakan

Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Webinar

Politik Tata Ruang dan SDA di Sulawesi Tengah

Pengalaman Sulawesi Tengah selama ini menjadi pembelajaran perlunya reformasi elektoral, termasuk demi pembaharuan tatakelola sumberdaya alam.
Kiprah

'Jangkar' KPK di Tanah Beta

Sebuah tim yang dipimpin KPK melakukan kunjungan dalam kerangka pencegahan korupsi ke dua perusahaan di Halmahera. Kolaborasi yang berguna.
Focus Group Discussion

Pemulihan Lingkungan dalam Penuntutan

Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis untuk PPNS Kelautan dan Perikanan

Melanjutkan pelatihan terdahulu, sebuah kegiatan bimbingan teknis diadakan untuk meningkatkan kompetensi PPNS kelautan dan perikanan.
Pelatihan

Bakarbatu.id: Platform Jurnalisme Warga di Tanah Papua

Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Pelatihan

Sebuah Kerja Sama untuk Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan

Yayasan Auriga menandatangani kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan.
Roadshow

Menakar Kebutuhan Pelatihan PPNS

Eksistensi PPNS merupakan salah satu kunci dalam penegakan hukum sumberdaya alam. Karena itu, penguatan PPNS menjadi keharusan.
Focus Group Discussion

Diskusi Ahli SDA Daerah untuk Penguatan Penegakan Hukum

Adanya database ahli dan lembaga lokal penting dalam penegakan hukum sumber daya alam. Sebuah forum diadakan untuk merintis pool of experts.
Assessment

Pemetaan Kondisi dan Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA

Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Rapat Koordinasi

Usul Desk Khusus Kasus SDA-LH Disepakati

Desk khusus penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup diusulkan berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Program Internship

Magang untuk Meningkatkan Kapasitas CSO Lingkungan di Papua

Auriga Nusantara menyelenggarakan program internship bagi organisasi masyarakat sipil di Papua. Demi peningkatan kapasitas.
Pelatihan

Pelatihan Program Gakkum SDA khusus PPNS Indonesia Barat

Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Focus Group Discussion

FGD Modul Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum di Sektor SDA LH

Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
webinar

Penegakan Hukum Kejahatan Satwa Liar dalam Lanskap Ekonomi

Sebuah diskusi daring diselenggarakan untuk melihat kompleksitas penegakan hukum dan penanganan kejahatan satwa liar di Indonesia.
Pelatihan

Menuntut Perbuatan, Menuntut Pemulihan

Masih ada ketidakseragaman antarjaksa perihal pidana tambahan perbaikan lingkungan hidup. Pelatihan untuk jaksa diadakan untuk menyamakan persepsi.
Konsultasi Ahli:

Perumusan Mekanisme Kolaborasi Gakkum SDA

Forum Konsultasi Ahli diadakan sebagai bagian dari upaya penyusunan naskah akademik mekanisme kolaborasi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Focus Group Discussion

Penguatan Penegakan Hukum atas Kejahatan SDA di Papua Barat

Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Rapat Koordinasi

KPK Pimpin Koordinasi Gakkum Sumber Daya Alam di Sorong

KPK kembali melakukan rapat koordinasi di Sorong–untuk memastikan perkembangan tindak lanjut dari sejumlah rekomendasi pada pertemuan sebelumnya.

Analisis

Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh Christie Afriani dan Sadam Afian Richwanudin, project officer di Auriga Nusantara

Wadas, Potensi SLAPP, dan Mitigasinya

Oleh Sadam A. Richwanudin dan Dara Anelsya, project officer di Auriga Nusantara

Pekerjaan Rumah Pasca-putusan MK

Oleh Zainal Arifin Mochtar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS)

Persoalan Kompleks Korupsi Kepala Daerah

Oleh Sadam Afian Richwanudin, project officer at Auriga Nusantara

Menguji Taji Komnas HAM demi Perlindungan Pejuang Lingkungan

Oleh Ifziwarti, peneliti hukum di Yayasan Auriga Nusantara

Menjaga Hutan dan Masyarakatnya dari Cacat Cipta Kerja

Penulis: Refki Saputra, Peneliti hukum Auriga Nusantara

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum SDA LH

Penulis: Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika

Orkestrasi Penegakan Hukum Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup

Penulis: Nanang Farid Syam dan Refki Saputra