Berita

Jurnalis Sumatera Berkolaborasi untuk Isu Lingkungan

Anggota Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera berkolaborasi menyusun rencana advokasi dan kampanye bersama, melalui liputan berita, tentang isu lingkunga

Sumber: kompas.id

Tetap Buka Lahan Meski Izin Dicabut Bisa Dipidanakan

Paling tidak ada dua perusahaan perkebunan sawit di Papua yang diduga nekat membabat hutan meski izinnya dicabut. Bisa dipidanakan.

Sumber: beritahita.id

Kebakaran Berulang di Lahan Sawit Milik Korporasi Malaysia

Kebakaran terjadi lagi di area konsesi kebun sawit milik anak perusahaan korporasi Malaysia, yang berlokasi di Sumatera Selatan. Kejadian kelima.

Sumber: koran.tempo.co

AJI Se-Sumatera dan Auriga Bangun Jaringan Jaga Lingkungan

Sebanyak 14 cabang Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera dan Yayasan Auriga Nusantara membuat jaringan untuk menjaga isu sumber daya alam dan lingkungan.

Sumber: kumparan.com

Lebih dari 800 Subyek Hukum Aktif Tanpa Izin di Kawasan Huta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim punya 869 nama subyek hukum yang giat di kawasan hutan tanpa izin. Kebanyakan adalah korporasi.

Sumber: betahita.id

Masyarakat Mentawai Tolak Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan

Koalisi Masyarakat Hutan Mentawai menggelar serangkaian aksi di Padang untuk menolak pemberian izin pemanfaatan hutan di Desa Silabu, Kepulauan Mentawai.

Sumber: beritahita.id

Bos Sinar Mas Jadi Wakil Kepala Otorita IKN

Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.

Sumber: tempo.co

Masyarakat Namblong Minta Izin Perusahaan Sawit Dicabut

Wakil masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, meminta pencabutan izin kebun sawit PT Permata Nusa Mandiri. Perusahaan ini membabat 8.000 ha hutan adat.

Sumber: jubi.co.id

Gubernur Minta Perusahaan Sawit Tingkatkan Kewajiban Plasma

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta perusahaan perkebunan sawit mewujudkan plasma hingga 20 pers

Sumber: sampan.id

Bupati Pastikan Akan Mencabut Izin Perusahaan Perusak Hutan

Merespons tuntutan masyarakat Nambo, Bupati Jayapura menegaskan akan mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, perusahaan sawit yang dituding merusak hutan.

Sumber: kabarpapua.co

Serba Janggal dalam Kebakaran Lahan Milik Korporasi Malaysia

Banyak keanehan yang menandakan kebakaran di area konsesi kebun sawit milik anak perusahaan korporasi Malaysia disengaja. Polisi menghentikan penyidikan.

Sumber: koran.tempo.co

Wartawan dari Maros Raih Penghargaan Jurnalisme

Eko Rusdianto, wartawan dari Maros, Sulawesi, mendapat penghargaan dari Yayasan Pantau untuk keberaniannya. Bidangnya mencakup isu lingkungan.

Sumber: senarai.or.id

Seorang Pria Ditangkap Terkait Kebun Sawit Ilegal

Penyidik Penegakan Hukum KLHK menangkap seorang pria yang diduga menggarap kebun sawit ilegal di kawasan hutan produksi di Bangka Belitung.

Sumber: lintasbabel.id

‘Revisi Otonomi Khusus Abaikan Orang Asli Papua’

Pemerintah dinilai masih mengabaikan aspirasi orang asli Papua dalam revisi kedua Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sumber: papua.betahita.id

Manajer Perusahaan Sawit di Riau Divonis Penjara karena Suap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menghukum Sudarso, manajer sebuah perusahaan sawit, dua tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia terbukti menyuap

Sumber: mongabay.co.id

Perusahaan Terkait Salim Group Diduga Pelaku Pembabat Hutan

Pembabatan hutan secara ilegal di Papua terus berlangsung dan diduga pelakunya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dengan Salim Grou

Sumber: beritahita.id

Tanah Adat Grime Nawa Habis Diambil Perusahaan Sawit

Masyarakat adat Lembah Grime Nawa, Kabupaten Jayapura, menolak pelepasan tanah oleh suku tertentu. PT Permata Nusa Mandiri dituduh mengambil semuanya.

Sumber: jubitv.id

Terbukti membakar lahan, PT KS didenda Rp 175,18 Miliar

Majelis Hakim menyatakan PT KS bertanggungjawab mutlak atas kebakaran lahan seluas 3.000 hektar dalam konsesi mereka di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai,

Sumber: ppid.menlhk.go.id

Suku Malind di Papua Berkeluh Kesah Ihwal Hutan Jadi HTI

Perwakilan suku Malind berkeluh kesah perihal dampak kegiatan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) saat berkumpul di Gedung Vertenten, Merauke, Papua.

Sumber: betahita.id

Diduga Ada Bagi-bagi Kavling di Lahan IKN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, mengungkapkan dugaan adanya bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Sumber: republika.id

40 Petani Sawit Ditangkap dan Ditahan Polisi di Mukomuko

Polisi menahan 40 anggota perkumpulan petani di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Mereka ditangkap saat sedang memanen buah sawit di lahan yang mereka garap.

Sumber: cnnindonesia.com

Empat Suku Besar Grime Nawa Tolak PT PNM

Empat suku besar di Lembah Grime Nawa menolak perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Mereka akan menggugat jika izin PT Permata Nusa Mandiri tidak dicabut.

Sumber: betahita.id

Perusahaan Sawit di Papua Menggugat Pencabutan Izinnya

Tiga perusahaan perkebunan sawit di Papua yang izinnya dicabut pemerintah pada Maret lalu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Sumber: betahita.id

Senarai Mengapresiasi Penyelesaian Berkas Perkara PT BMI

Senarai mengapresiasi penyelesaian berkas perkara kebakaran hutan dengan tersangka PT Berlian Mitra Inti (BMI) meski sebetulnya terkesan lamban.

Sumber: senarai.or.id

Fraksi Otsus Mengapresiasi Pencabutan Ribuan Izin Lahan

Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin penggunaan lahan, termasuk di wilayah Papua Barat.

Sumber: jagatpapua.com

‘Dua Orang Lagi Harus Jadi Tersangka Rasuah di Kuansing’

Jikalahari dan Senarai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Frank Wijaya dan M. Syahrir tersangka kasus rasuah Bupati Kuansing nonaktif.

Sumber: senarai.or.id

Pengadilan Tolak Gugatan Praperadilan Mardani Maming

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Mardani Maming, tersangka gratifikasi pemberian izin pertambangan di Kalimantan Selatan.

Sumber: tempo.co

Organisasi Masyarakat Sipil Dukung Kasasi Bupati Sorong

Masyarakat sipil Papua mendukung Bupati Sorong menempuh kasasi atas putusan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha dua perusahaan sawit.

Sumber: portaljepe.id

Kasasi Ditolak MA, PT ATGA Harus Bayar Rp 590 Miliar

Majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi yang divonis bersalah mengakibatkan kebakaran lahan.

Sumber: beritahita.id

Hakim Tolak Gugatan Perusahaan Sawit terhadap Pemda Sorong

PTUN Jayapura menolak gugatan dua perusahaan sawit terhadap pemerintah Kabupaten Sorong. Penggunaan lahan mereka tergantung apakah ada banding.

Sumber: suara.com

Sahabat Pengadilan Dukung Bupati Sorong

Kasus gugatan terhadap pencabutan izin tiga perusahaan perkebunan sawit di Sorong masih di Mahkamah Agung. Amicus curiae mendukung Bupati.

Sumber: papua.betahita.id

Buron 4 Tahun, Bos Sawit Pembalak Hutan Lindung Tertangkap

Buron kasus pembalakan hutan lindung, Direktur perusahaan perkebunan sawit, PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Bara

Sumber: mongabay.co.id

Korporasi Sawit Dilaporkan ke KPK karena Indikasi Korupsi

Sawit Watch melaporkan dugaan korupsi terkait izin lahan sawit di Kalimantan Selatan ke Komisi Pemberantaan Korupsi. Melibatkan korporasi pengusaha lokal.

Sumber: sawitwatch.or.id

‘Pengawasan Lahan Hak Guna Usaha Lemah’

Ombudsman RI melihat masih lemahnya pengawasan terhadap hak guna usaha lahan yang telah diberikan kepada perusahaan, termasuk industri kelapa sawit.

Sumber: koran.tempo.co

Aliansi Rakyat Gugat UU Ibu Kota Negara

Sebuah aliansi berbagai elemen masyarakat mengajukan permohonan judicial review uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi.

Sumber: mongabay.co.id

Babak Baru Sidang Perusahaan Sawit Vs. Bupati Sorong

Sidang gugatan empat perusahaan perkebunan sawit terhadap Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal Sorong memasuki agenda pembuktian.

Sumber: teropongnews.com

PT IKL Dinilai Melanggar Berbagai Kewajiban

Dalam sidang lanjutan kasus gugatan PT Inti Kebun Lestari terhadap Bupati Sorong, saksi tergugat memaparkan pelanggaran penggugat terkait izin usaha.

Sumber: beritahita.id

KLHK Menggugat Dua Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat dua perusahaan perkebunan sawit Rp 1,7 triliun lantaran membuat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan.

Sumber: infosawit.com


Bincang Hukum

Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan Hidup

Penuntutan pemulihan dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah sering diajukan. Tapi dalam eksekusinya masih banyak hambatan.

"Tantangan Penegakan Hukum Tata Ruang Pasca-UU Cipta Kerja"

Isu penegakan hukum tata ruang makin kompleks jika berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bincang Hukum #8 mendiskusikan tantangannya.

Perlindungan Hukum Pembela HAM dan Environmental Defender

Ancaman terhadap terhadap pembela HAM dan lingkungan cenderung meninggi. Perlu pembaharuan prosedur dan penguatan jaminan hukum.

Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kehutanan di Bawah UU Cipta

Memiliki sejumlah kelemahan mendasar, Undang-Undang Cipta Kerja membawa peluang penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Aktivitas

Focus Group Discussion

Penguatan Penegakan Hukum atas Kejahatan SDA di Papua Barat

Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Konsultasi Ahli:

Perumusan Mekanisme Kolaborasi Gakkum SDA

Forum Konsultasi Ahli diadakan sebagai bagian dari upaya penyusunan naskah akademik mekanisme kolaborasi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Roadshow

Kunjungan Strategis Auriga ke Kantor-Kantor CSO di Aceh

Tim Auriga Nusantara mengunjungi beberapa organisasi masyarakat sipil Aceh. Strategis untuk berkolaborasi demi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Coaching Clinic

Klinik Menyusun Laporan Pengaduan Dugaan Perusakan SDA

Kegiatan coaching clinic diselenggarakan di Papua. Keterampilan utama yang diajarkan: menyusun laporan pengaduan dugaan perusakan sumber daya alam.
Pelatihan

Pelatihan Program Gakkum SDA khusus PPNS Indonesia Barat

Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Rapat Koordinasi

KPK Pimpin Koordinasi Gakkum Sumber Daya Alam di Sorong

KPK kembali melakukan rapat koordinasi di Sorong–untuk memastikan perkembangan tindak lanjut dari sejumlah rekomendasi pada pertemuan sebelumnya.
Focus Group Discussion

Diskusi Ahli SDA Daerah untuk Penguatan Penegakan Hukum

Adanya database ahli dan lembaga lokal penting dalam penegakan hukum sumber daya alam. Sebuah forum diadakan untuk merintis pool of experts.
Pelatihan

Membaca Data demi Membangun Kesadaran, Mendorong Kebijakan

Jurnalis punya peran kunci dalam isu sumber daya alam & lingkungan hidup. Pelatihan membaca data dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi itu.
Pelatihan

Sebuah Kerja Sama untuk Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan

Yayasan Auriga menandatangani kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan.
Pelatihan

Pelatihan Penyidikan TPPU di Sektor SDA

Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Program Internship

Magang untuk Meningkatkan Kapasitas CSO Lingkungan di Papua

Auriga Nusantara menyelenggarakan program internship bagi organisasi masyarakat sipil di Papua. Demi peningkatan kapasitas.
Webinar

Politik Tata Ruang dan SDA di Sulawesi Tengah

Pengalaman Sulawesi Tengah selama ini menjadi pembelajaran perlunya reformasi elektoral, termasuk demi pembaharuan tatakelola sumberdaya alam.
Assessment

Pemetaan Kondisi dan Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA

Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Focus Group Discussion

Pemulihan Lingkungan dalam Penuntutan

Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Seminar

Mendorong Reviu Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Papua

Bekerja sama dengan Tabloid Jubi, Auriga Nusantara mengadakan seminar tentang upaya mendorong pemerintah daerah Papua menelaah ulang izin perkebunan sawit.
Pelatihan

Menuntut Perbuatan, Menuntut Pemulihan

Masih ada ketidakseragaman antarjaksa perihal pidana tambahan perbaikan lingkungan hidup. Pelatihan untuk jaksa diadakan untuk menyamakan persepsi.
Focus Group Discussion

FGD Modul Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum di Sektor SDA LH

Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Focus Group Discussion

Ihwal Menyelamatkan Sumatera dari Ancaman Bencana Lingkungan

Sebuah FGD tentang penyelamatan Sumatera dari ancaman bencana lingkungan yang menghimpun mitra strategis Auriga Nusantara. Bagian rencana pengembangan.
Rapat Koordinasi

Usul Desk Khusus Kasus SDA-LH Disepakati

Desk khusus penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup diusulkan berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Forum Diskusi

Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penegakan

Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Webinar

Tantangan Eksekusi Kallista Alam

Kasus PT Kallista Alam telah diputus pengadilan delapan tahun lalu tapi eksekusinya mandek. Webinar melihat masih ada potensi upaya untuk menjalankannya.
Pelatihan

Bakarbatu.id: Platform Jurnalisme Warga di Tanah Papua

Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Webinar

Penegakan Hukum untuk Pelaku Pembakaran Hutan di Riau

Masih banyak persoalan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau. Diskusi ini menguak penyebab dan cara penanggulangannya.

Analisis

Ibu Kota Baru Indonesia: Konflik yang Menunggu

Oleh Wasisto Raharjo Jati, peneliti BRIN dan Infid

Litigasi Iklim Naik pada 2021, dan Swasta kian Terekspos

Oleh Isabella Kaminski, wartawan lepas bidang lingkungan

Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh Christie Afriani dan Sadam Afian Richwanudin, project officer di Auriga Nusantara

Persoalan Kompleks Korupsi Kepala Daerah

Oleh Sadam Afian Richwanudin, project officer at Auriga Nusantara

Pekerjaan Rumah Pasca-putusan MK

Oleh Zainal Arifin Mochtar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS)

Menguji Taji Komnas HAM demi Perlindungan Pejuang Lingkungan

Oleh Ifziwarti, peneliti hukum di Yayasan Auriga Nusantara

Dari Kebun ke Meja Makan

Oleh Josie Philips, Nithin Coca, dan Lizi Hesling

Mengurai Sengkarut Industri Kelapa Sawit

Oleh Sadam Afian Richwanudin, project officer di Auriga Nusantara

Wadas, Potensi SLAPP, dan Mitigasinya

Oleh Sadam A. Richwanudin dan Dara Anelsya, project officer di Auriga Nusantara

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum SDA LH

Penulis: Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika

Modus-Modus Penghindaran Pajak Sawit

Oleh Wiko Saputra, pendiri Kuala Institute

Mempertahankan Kemajuan Pencegahan Deforestasi

Oleh Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University

Biaya Lingkungan Indonesia: Nyaris Rp 1.000 Triliun Setahun

Oleh Viktor Pirmana, peneliti ekonomi lingkungan Universitas Padjadjaran

Jitukah Aturan Indonesia untuk Menghambat ‘Greenwashing’

Oleh: Etheldreda E L T Wongkar Peneliti, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Prilia Kartika Apsari

Menjaga Hutan dan Masyarakatnya dari Cacat Cipta Kerja

Penulis: Refki Saputra, Peneliti hukum Auriga Nusantara

Kerawanan Korupsi dalam Kebijakan Subsidi Biodiesel

Penulis: Wiko Saputra, SulistyantoSulistyanto, Kartika Nur Isnaini