Anggota Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera berkolaborasi menyusun rencana advokasi dan kampanye bersama, melalui liputan berita, tentang isu lingkunga
Sebanyak 14 cabang Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera dan Yayasan Auriga Nusantara membuat jaringan untuk menjaga isu sumber daya alam dan lingkungan.
Koalisi Masyarakat Hutan Mentawai menggelar serangkaian aksi di Padang untuk menolak pemberian izin pemanfaatan hutan di Desa Silabu, Kepulauan Mentawai.
Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.
Wakil masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, meminta pencabutan izin kebun sawit PT Permata Nusa Mandiri. Perusahaan ini membabat 8.000 ha hutan adat.
Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta perusahaan perkebunan sawit mewujudkan plasma hingga 20 pers
Merespons tuntutan masyarakat Nambo, Bupati Jayapura menegaskan akan mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, perusahaan sawit yang dituding merusak hutan.
Banyak keanehan yang menandakan kebakaran di area konsesi kebun sawit milik anak perusahaan korporasi Malaysia disengaja. Polisi menghentikan penyidikan.
Pengadilan Negeri Sintang mengabulkan gugatan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Perusahaan Malaysia harus membayar Rp 917 miliar.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menghukum Sudarso, manajer sebuah perusahaan sawit, dua tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia terbukti menyuap
Pemilik perusahaan sawit PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, akhirnya menyerahkan diri setelah delapan tahun buron. Keder terhadap ancaman penyitaan aset.
Berdasarkan pemetaan awal, kegiatan usaha bidang kehutanan tanpa izin di Kalimantan Tengah mencapai 1,2 juta hektare. Sebagian masih harus diverifikasi.
Pembabatan hutan secara ilegal di Papua terus berlangsung dan diduga pelakunya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dengan Salim Grou
Peneliti dari Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, meminta Kejaksaan Agung berfokus memulihkan aset Rp 104,1 triliun dalam kasus PT Duta Palma Group.
Kejaksaan Agung didesak menjerat dengan hukum maksimal Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group yang menjadi tersangka dugaan korupsi alih fungsi lahan.
Majelis Hakim menyatakan PT KS bertanggungjawab mutlak atas kebakaran lahan seluas 3.000 hektar dalam konsesi mereka di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai,
Perwakilan suku Malind berkeluh kesah perihal dampak kegiatan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) saat berkumpul di Gedung Vertenten, Merauke, Papua.
Polisi menahan 40 anggota perkumpulan petani di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Mereka ditangkap saat sedang memanen buah sawit di lahan yang mereka garap.
Empat suku besar di Lembah Grime Nawa menolak perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Mereka akan menggugat jika izin PT Permata Nusa Mandiri tidak dicabut.
Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin penggunaan lahan, termasuk di wilayah Papua Barat.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Mardani Maming, tersangka gratifikasi pemberian izin pertambangan di Kalimantan Selatan.
Buron kasus pembalakan hutan lindung, Direktur perusahaan perkebunan sawit, PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Bara
Sawit Watch melaporkan dugaan korupsi terkait izin lahan sawit di Kalimantan Selatan ke Komisi Pemberantaan Korupsi. Melibatkan korporasi pengusaha lokal.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini telah mengampuni 75 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan, berkat Undang-Undang Cipta Kerja.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat dua perusahaan perkebunan sawit Rp 1,7 triliun lantaran membuat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan.
Isu penegakan hukum tata ruang makin kompleks jika berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bincang Hukum #8 mendiskusikan tantangannya.
Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Tim Auriga Nusantara mengunjungi beberapa organisasi masyarakat sipil Aceh. Strategis untuk berkolaborasi demi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Jurnalis punya peran kunci dalam isu sumber daya alam & lingkungan hidup. Pelatihan membaca data dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi itu.
Yayasan Auriga menandatangani kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan.
Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Bekerja sama dengan Tabloid Jubi, Auriga Nusantara mengadakan seminar tentang upaya mendorong pemerintah daerah Papua menelaah ulang izin perkebunan sawit.
Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Sebuah FGD tentang penyelamatan Sumatera dari ancaman bencana lingkungan yang menghimpun mitra strategis Auriga Nusantara. Bagian rencana pengembangan.
Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Kasus PT Kallista Alam telah diputus pengadilan delapan tahun lalu tapi eksekusinya mandek. Webinar melihat masih ada potensi upaya untuk menjalankannya.
Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Masih banyak persoalan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau. Diskusi ini menguak penyebab dan cara penanggulangannya.
