Berita

Tambang Galian C Berpotensi Limpahkan Banjir Besar di Sorong

Tambang galian C, yang berlokasi di hutan lindung, marak di Sorong. Kegiatan ini berpotensi memicu banjir besar seperti yang terjadi pada 2020.

Sumber: koran.tempo.co

Smelter di Bangka Belitung Wajib Melaporkan Asal Timah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan perusahaan pemurnian (smelter) timah melaporkan asal-usul bijih timah. Ini langkah untuk mengatasi

Sumber: betahita.id

Tanah Adat Grime Nawa Habis Diambil Perusahaan Sawit

Masyarakat adat Lembah Grime Nawa, Kabupaten Jayapura, menolak pelepasan tanah oleh suku tertentu. PT Permata Nusa Mandiri dituduh mengambil semuanya.

Sumber: jubitv.id

Jurnalis Sumatera Berkolaborasi untuk Isu Lingkungan

Anggota Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera berkolaborasi menyusun rencana advokasi dan kampanye bersama, melalui liputan berita, tentang isu lingkunga

Sumber: kompas.id

Penambangan di Konawe Kian Menjadi-jadi

Penambangan nikel ilegal di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengah, kian menjadi-jadi. Diduga hal ini dimungkinkan karena ada pembiaran oleh penegak hukum.

Sumber: rakyatpostonline.com

Berkas Penambangan Emas Ilegal di Papua Barat Ditunggu

Kejaksaan Tinggi Papua Barat saat ini menunggu pelimpahan berkas tahap I kasus penambangan emas ilegal dari kepolisian.

Sumber: cnnindonesia.com

Diduga Ada Bagi-bagi Kavling di Lahan IKN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, mengungkapkan dugaan adanya bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Sumber: republika.id

40 Petani Sawit Ditangkap dan Ditahan Polisi di Mukomuko

Polisi menahan 40 anggota perkumpulan petani di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Mereka ditangkap saat sedang memanen buah sawit di lahan yang mereka garap.

Sumber: cnnindonesia.com

31 Orang Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal di Manokwari

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat menetapkan 31 orang sebagai tersangka kasus penambangan emas ilegal di Manokwari.

Sumber: cnnindonesia.com

Seorang Polisi Diduga Punya Bisnis Tambang Emas Ilegal

Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil mengungkap dugaan keterlibatan seorang anggota polisi di balik tambang emas liar di Kabupaten Bulunga

Sumber: kalteng.co

Ada Perusahaan di Sorong Tetap Beroperasi Walau Kena Sanksi

Komisi Pemberantasan Korupsi mendapati sejumlah perusahaan di Sorong, Papua, mengabaikan sanksi dari pemerintah. Mereka tetap beroperasi.

Sumber: papuakini.co

Pemerintah Alihkan Sebagian Kewenangan Perizinan Tambang

Pemerintah pusat resmi mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan usaha tambang mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi.

Sumber: cnnindonesia.com

Kabar Penahanan Penambang Hentikan Kegiatan di Waserawi

Polisi dikabarkan menahan puluhan penambang dalam penggerebekan di Waserawi, Papua Barat. Simpang siurnya berita ini menghentikan aktivitas penambang.

Sumber: ringpapua.com

Ada 2.700 Lebih Tambang Ilegal di Indonesia

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mencatat adanya lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin. Lokasi-lokasi ini tersebar di seluruh Indonesia.

Sumber: betahita.id

Akademisi Kaltim Dukung Lawan Tambang Batu Bara Ilegal

Gabungan akademisi di Kalimantan Timur mendukung penghadangan atas kegiatan pertambangan batu bara ilegal di Desa Sumber Sari, Kutai Kartanegara.

Sumber: kaltim.tribunnews.com

‘Revisi Otonomi Khusus Abaikan Orang Asli Papua’

Pemerintah dinilai masih mengabaikan aspirasi orang asli Papua dalam revisi kedua Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sumber: papua.betahita.id

KLHK Berkomitmen Berantas Penambangan Ilegal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan berkomitmen melindungi lingkungan hidup dan kawasan hutan, khususnya dari penambangan ilegal.

Sumber: bisnis.com

Suku Malind di Papua Berkeluh Kesah Ihwal Hutan Jadi HTI

Perwakilan suku Malind berkeluh kesah perihal dampak kegiatan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) saat berkumpul di Gedung Vertenten, Merauke, Papua.

Sumber: betahita.id

Bareskrim Dikontak Hal Tambang Emas Liar di Papua Barat

Kapolda Papua Barat menyatakan telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri perihal maraknya penambangan emas ilegal di Manokwari dan Pegunungan Arfak.

Sumber: cnnindonesia.com

Ketua MPU Aceh Menolak Tambang yang Merusak Alam

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk. Faisal Ali menolak pertambangan jika tidak sesuai dengan syariat Islam dan merusak alam.

Sumber: dialeksis.com

Bos Sinar Mas Jadi Wakil Kepala Otorita IKN

Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.

Sumber: tempo.co

Kementerian Agraria Tertibkan Kawasan Danau Singkarak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak. Pemangku kepentingan dilibatkan.

Sumber: atrbpn.go.id

Bupati Trenggalek Kukuh Menolak Pertambangan

Bupati Trenggalek Nur Arifin mendukung rencana menjadikan area karst di Trenggalek sebagai geopark. Ini paling masuk akal ketimbang pertambangan, katanya.

Sumber: Mongabay.co.id

‘Tunda Rencana Blok Wabu, Utamakan Hak Adat Warga Papua’

Amnesty International Indonesia mempetisi pemerintah untuk menunda penambangan Blok Wabu. Hak adat masyarakat Papua juga harus diprioritaskan.

Sumber: amnestyindo.nationbuilder.com

Aliansi Rakyat Gugat UU Ibu Kota Negara

Sebuah aliansi berbagai elemen masyarakat mengajukan permohonan judicial review uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi.

Sumber: mongabay.co.id

Lebih dari 800 Subyek Hukum Aktif Tanpa Izin di Kawasan Huta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim punya 869 nama subyek hukum yang giat di kawasan hutan tanpa izin. Kebanyakan adalah korporasi.

Sumber: betahita.id

’Skema Pembebasan Lahan Tambang di Wadas Bermasalah’

Seorang dosen hukum lingkungan dari UGM menilai skema pembebasan lahan tambang di Wadas bermasalah. Terkait skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Sumber: kompas.id

Tambang Emas Ilegal di Tepian Sungai Batang Natal Menggila

Penambangan emas ilegal di tepian Sungai Batang Natal makin menggila dalam lima tahun ini. Sungai jadi hancur lebur. Ada pembiaran.

Sumber: mongabay.co.id

‘Legalisasi Tambang Rakyat di Jambi Perlu Dikaji Ulang’

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menilai usul legalisasi tambang rakyat perlu dikaji ulang. Legalisasi diusulkan pemerintah Provinsi Jambi.

Sumber: betahita.id

Empat Suku Besar Grime Nawa Tolak PT PNM

Empat suku besar di Lembah Grime Nawa menolak perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Mereka akan menggugat jika izin PT Permata Nusa Mandiri tidak dicabut.

Sumber: betahita.id

Perburuan Nikel Marak di Tanah Telantar

Pertambangan nikel ilegal meningkat di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Modusnya: memanfaatkan tanah bekas galian jalan koridor hutan yang mengandung ore.

Sumber: majalah.tempo.co

‘Pengawasan Lahan Hak Guna Usaha Lemah’

Ombudsman RI melihat masih lemahnya pengawasan terhadap hak guna usaha lahan yang telah diberikan kepada perusahaan, termasuk industri kelapa sawit.

Sumber: koran.tempo.co

Bupati Pastikan Akan Mencabut Izin Perusahaan Perusak Hutan

Merespons tuntutan masyarakat Nambo, Bupati Jayapura menegaskan akan mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, perusahaan sawit yang dituding merusak hutan.

Sumber: kabarpapua.co

Dua Perusahaan Akui Lakukan Penambangan Ilegal di Riau

PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu mengaku menambang tanah urug secara ilegal di Kabupten Rohil. Mereka hanya pemegang izin eksplorasi.

Sumber: goriau.com

Kapolda Papua Barat Bantah di Balik Tambang Emas Ilegal

Kapolda Papua Barat membantah isu yang beredar bawah dia berada di balik kegiatan pertambangan emas ilegal di Manokwari. Dia bertekad untuk mengungkapnya.

Sumber: ringpapua.com

Limbah Tambang Batu Bara Diduga Mencemari Pulau Bunyu

Dua sungai di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara, keruh dan berlumpur. Masyarakat menduga limbah perusahaan tambang batu bara mencemari sungai-sungai itu.

Sumber: mongabay.co.id

Masyarakat Namblong Minta Izin Perusahaan Sawit Dicabut

Wakil masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, meminta pencabutan izin kebun sawit PT Permata Nusa Mandiri. Perusahaan ini membabat 8.000 ha hutan adat.

Sumber: jubi.co.id

Manajer Perusahaan Sawit di Riau Divonis Penjara karena Suap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menghukum Sudarso, manajer sebuah perusahaan sawit, dua tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia terbukti menyuap

Sumber: mongabay.co.id

AJI Se-Sumatera dan Auriga Bangun Jaringan Jaga Lingkungan

Sebanyak 14 cabang Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera dan Yayasan Auriga Nusantara membuat jaringan untuk menjaga isu sumber daya alam dan lingkungan.

Sumber: kumparan.com


Bincang Hukum

"Tantangan Penegakan Hukum Tata Ruang Pasca-UU Cipta Kerja"

Isu penegakan hukum tata ruang makin kompleks jika berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bincang Hukum #8 mendiskusikan tantangannya.

Korupsi, Deforestasi, dan Penegakan Hukum

Memasukkan korupsi sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi dan pelibatan pengawasan publik dapat menjadi jalan keluar terhadap deforestasi.

Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kehutanan di Bawah UU Cipta

Memiliki sejumlah kelemahan mendasar, Undang-Undang Cipta Kerja membawa peluang penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Aktivitas

Focus Group Discussion

FGD Modul Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum di Sektor SDA LH

Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Roadshow

Kunjungan Strategis Auriga ke Kantor-Kantor CSO di Aceh

Tim Auriga Nusantara mengunjungi beberapa organisasi masyarakat sipil Aceh. Strategis untuk berkolaborasi demi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Focus Group Discussion

Penguatan Penegakan Hukum atas Kejahatan SDA di Papua Barat

Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Konsultasi Ahli:

Perumusan Mekanisme Kolaborasi Gakkum SDA

Forum Konsultasi Ahli diadakan sebagai bagian dari upaya penyusunan naskah akademik mekanisme kolaborasi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Webinar

Tantangan Eksekusi Kallista Alam

Kasus PT Kallista Alam telah diputus pengadilan delapan tahun lalu tapi eksekusinya mandek. Webinar melihat masih ada potensi upaya untuk menjalankannya.
Pelatihan

Pelatihan Program Gakkum SDA khusus PPNS Indonesia Barat

Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Focus Group Discussion

Pemulihan Lingkungan dalam Penuntutan

Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Pelatihan

Bakarbatu.id: Platform Jurnalisme Warga di Tanah Papua

Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis untuk PPNS Kelautan dan Perikanan

Melanjutkan pelatihan terdahulu, sebuah kegiatan bimbingan teknis diadakan untuk meningkatkan kompetensi PPNS kelautan dan perikanan.
Forum Diskusi

Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penegakan

Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Pelatihan

PPNS SDA di Indonesia Timur Ikuti Pelatihan

Pelatihan kedua untuk PPNS di sektor sumber daya alam dilaksanakan secara hybrid, jarak jauh dan tatap muka. Lima modul diberikan kepada peserta.
Program Internship

Magang untuk Meningkatkan Kapasitas CSO Lingkungan di Papua

Auriga Nusantara menyelenggarakan program internship bagi organisasi masyarakat sipil di Papua. Demi peningkatan kapasitas.
Seminar

Mendorong Reviu Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Papua

Bekerja sama dengan Tabloid Jubi, Auriga Nusantara mengadakan seminar tentang upaya mendorong pemerintah daerah Papua menelaah ulang izin perkebunan sawit.
Focus Group Discussion

Konsultasi Reformulasi Struktur Gakkum Kementerian ESDM

Demi strategi penegakan hukum yang komprehensif, dikajilah reformulasi kelembagaan dan personel penegakan hukum di Kementerian ESDM. Hasilnya didiskusikan.
Assessment

Pemetaan Kondisi dan Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA

Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Forum PPNS

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan SDA

Selain mendiskusikan tantangannya, juga mengidentifikasi serangkaian langkah PPNS ke depan untuk mempersempit celah bagi kejahatan korporasi SDA.
Rapat Koordinasi

Usul Desk Khusus Kasus SDA-LH Disepakati

Desk khusus penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup diusulkan berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pelatihan

Pelatihan Penyidikan TPPU di Sektor SDA

Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Focus Group Discussion

Ihwal Menyelamatkan Sumatera dari Ancaman Bencana Lingkungan

Sebuah FGD tentang penyelamatan Sumatera dari ancaman bencana lingkungan yang menghimpun mitra strategis Auriga Nusantara. Bagian rencana pengembangan.
Focus Group Discussion

Perumusan Mekanisme Kolaborasi Gakkum SDA LH

Urgensi berkolaborasi dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam terhambat ketiadaan petunjuk operasional. Diskusi ini berhasil mengumpulkan masukan.
Pelatihan

Membaca Data demi Membangun Kesadaran, Mendorong Kebijakan

Jurnalis punya peran kunci dalam isu sumber daya alam & lingkungan hidup. Pelatihan membaca data dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi itu.
Audiensi

Audiensi Kolaborasi Penegakan Hukum Sektor Sumber Daya Alam

Kementerian secara natur harus berkolaborasi karena semua kegiatan usaha sektor SDA-LH perlu menyesuaikan antara jenis usaha dan fungsi ruang.
Webinar

Dinasti Politik dan Tata Kelola SDA di Kalimantan Timur

Tak otomatis sebagaI korupsi, tapi dinasti politik perbesar celahnya. Perlu pelembagaan politik yang baik agar kekayaan alam tidak justru menjadi kutukan.
Webinar

Politik Tata Ruang dan SDA di Sulawesi Tengah

Pengalaman Sulawesi Tengah selama ini menjadi pembelajaran perlunya reformasi elektoral, termasuk demi pembaharuan tatakelola sumberdaya alam.
Rapat Koordinasi

KPK Pimpin Koordinasi Gakkum Sumber Daya Alam di Sorong

KPK kembali melakukan rapat koordinasi di Sorong–untuk memastikan perkembangan tindak lanjut dari sejumlah rekomendasi pada pertemuan sebelumnya.
Pelatihan

Menuntut Perbuatan, Menuntut Pemulihan

Masih ada ketidakseragaman antarjaksa perihal pidana tambahan perbaikan lingkungan hidup. Pelatihan untuk jaksa diadakan untuk menyamakan persepsi.
Coaching Clinic

Klinik Menyusun Laporan Pengaduan Dugaan Perusakan SDA

Kegiatan coaching clinic diselenggarakan di Papua. Keterampilan utama yang diajarkan: menyusun laporan pengaduan dugaan perusakan sumber daya alam.
Focus Group Discussion

Diskusi Ahli SDA Daerah untuk Penguatan Penegakan Hukum

Adanya database ahli dan lembaga lokal penting dalam penegakan hukum sumber daya alam. Sebuah forum diadakan untuk merintis pool of experts.

Analisis

Biaya Lingkungan Indonesia: Nyaris Rp 1.000 Triliun Setahun

Oleh Viktor Pirmana, peneliti ekonomi lingkungan Universitas Padjadjaran

Yang Perlu Dilakukan Presiden Jokowi untuk Kawasan Hutan

Oleh Sadam Afian Richwanudin, Tim Program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Sektor SDA Yayasan Auriga Nusantara

Modus-Modus Penghindaran Pajak Sawit

Oleh Wiko Saputra, pendiri Kuala Institute

Menguji Taji Komnas HAM demi Perlindungan Pejuang Lingkungan

Oleh Ifziwarti, peneliti hukum di Yayasan Auriga Nusantara

Mempertahankan Kemajuan Pencegahan Deforestasi

Oleh Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University

Ibu Kota Baru Indonesia: Konflik yang Menunggu

Oleh Wasisto Raharjo Jati, peneliti BRIN dan Infid

Persoalan Kompleks Korupsi Kepala Daerah

Oleh Sadam Afian Richwanudin, project officer at Auriga Nusantara

Wadas, Potensi SLAPP, dan Mitigasinya

Oleh Sadam A. Richwanudin dan Dara Anelsya, project officer di Auriga Nusantara

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum SDA LH

Penulis: Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika

Menjaga Hutan dan Masyarakatnya dari Cacat Cipta Kerja

Penulis: Refki Saputra, Peneliti hukum Auriga Nusantara

Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh Christie Afriani dan Sadam Afian Richwanudin, project officer di Auriga Nusantara