Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini telah mengampuni 75 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan, berkat Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan perusahaan pemurnian (smelter) timah melaporkan asal-usul bijih timah. Ini langkah untuk mengatasi
Anggota Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera berkolaborasi menyusun rencana advokasi dan kampanye bersama, melalui liputan berita, tentang isu lingkunga
Polisi menahan 40 anggota perkumpulan petani di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Mereka ditangkap saat sedang memanen buah sawit di lahan yang mereka garap.
Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil mengungkap dugaan keterlibatan seorang anggota polisi di balik tambang emas liar di Kabupaten Bulunga
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen dari perusahaan milik mantan bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Menyangkut perkara suap izin operasi tambang.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mencatat adanya lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin. Lokasi-lokasi ini tersebar di seluruh Indonesia.
Perwakilan suku Malind berkeluh kesah perihal dampak kegiatan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) saat berkumpul di Gedung Vertenten, Merauke, Papua.
Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak. Pemangku kepentingan dilibatkan.
Bupati Trenggalek Nur Arifin mendukung rencana menjadikan area karst di Trenggalek sebagai geopark. Ini paling masuk akal ketimbang pertambangan, katanya.
Seorang dosen hukum lingkungan dari UGM menilai skema pembebasan lahan tambang di Wadas bermasalah. Terkait skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Empat suku besar di Lembah Grime Nawa menolak perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Mereka akan menggugat jika izin PT Permata Nusa Mandiri tidak dicabut.
Pertambangan nikel ilegal meningkat di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Modusnya: memanfaatkan tanah bekas galian jalan koridor hutan yang mengandung ore.
Merespons tuntutan masyarakat Nambo, Bupati Jayapura menegaskan akan mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, perusahaan sawit yang dituding merusak hutan.
Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad menyoroti pertambangan nikel ilegal di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Negara dirugikan triliunan rupiah.
PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu mengaku menambang tanah urug secara ilegal di Kabupten Rohil. Mereka hanya pemegang izin eksplorasi.
Kapolda Papua Barat membantah isu yang beredar bawah dia berada di balik kegiatan pertambangan emas ilegal di Manokwari. Dia bertekad untuk mengungkapnya.
Wakil masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, meminta pencabutan izin kebun sawit PT Permata Nusa Mandiri. Perusahaan ini membabat 8.000 ha hutan adat.
Pengadilan Negeri Sintang mengabulkan gugatan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Perusahaan Malaysia harus membayar Rp 917 miliar.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menghukum Sudarso, manajer sebuah perusahaan sawit, dua tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia terbukti menyuap
Sebanyak 14 cabang Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera dan Yayasan Auriga Nusantara membuat jaringan untuk menjaga isu sumber daya alam dan lingkungan.
Berdasarkan pemetaan awal, kegiatan usaha bidang kehutanan tanpa izin di Kalimantan Tengah mencapai 1,2 juta hektare. Sebagian masih harus diverifikasi.
Isu penegakan hukum tata ruang makin kompleks jika berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bincang Hukum #8 mendiskusikan tantangannya.
Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Tim Auriga Nusantara mengunjungi beberapa organisasi masyarakat sipil Aceh. Strategis untuk berkolaborasi demi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Kasus PT Kallista Alam telah diputus pengadilan delapan tahun lalu tapi eksekusinya mandek. Webinar melihat masih ada potensi upaya untuk menjalankannya.
Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Bekerja sama dengan Tabloid Jubi, Auriga Nusantara mengadakan seminar tentang upaya mendorong pemerintah daerah Papua menelaah ulang izin perkebunan sawit.
Demi strategi penegakan hukum yang komprehensif, dikajilah reformulasi kelembagaan dan personel penegakan hukum di Kementerian ESDM. Hasilnya didiskusikan.
Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Sebuah FGD tentang penyelamatan Sumatera dari ancaman bencana lingkungan yang menghimpun mitra strategis Auriga Nusantara. Bagian rencana pengembangan.
Urgensi berkolaborasi dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam terhambat ketiadaan petunjuk operasional. Diskusi ini berhasil mengumpulkan masukan.
Jurnalis punya peran kunci dalam isu sumber daya alam & lingkungan hidup. Pelatihan membaca data dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi itu.
Tak otomatis sebagaI korupsi, tapi dinasti politik perbesar celahnya. Perlu pelembagaan politik yang baik agar kekayaan alam tidak justru menjadi kutukan.
