Sebagai daerah penghasil batu bara yang signifikan, Kalimantan Timur mengalokasikan lebih dari lima juta hektare untuk pertambangan batu bara—atau 40,3 persen dari wilayah provinsi. Dengan luas sebesar itu sektor pertambangan ini membutuhkan tata kelola perizinan yang baik agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada bisa berkelanjutan.
Studi ini memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum dalam regulasi tata kelola perizinan di Kalimantan Timur. Penyebabnya: ambiguitas, inkonsistensi, dan ketidaklengkapan norma. Perizinan jadi gagal menjalankan fungsi kontrol kegiatan pertambangan dan perlindungan bagi akses warga terhadap lingkungan yang sehat.
https://gakkum-sda.id/id/publikasi/detail/implikasi-ketidakpastian-hukum-tata-kelola-perizinan-sektor-pertambangan-batubara-terhadap-kerusakan-dan-pencemaran-lingkungan-hidup-studi-kasus-kalimantan-timur-kertas-kerja
