Seorang praktisi hukum di Manokwari mengkritik Balai Gakkum KLH Maluku-Papua setelah kalah praperadilan perihal penyitaan dan penangkapan pengusaha kayu.
Pertambangan nikel ilegal meningkat di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Modusnya: memanfaatkan tanah bekas galian jalan koridor hutan yang mengandung ore.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali adalah tokoh yang paling mengemuka dalam kisruh izin penambangan nikel di Sulawesi. Dia memanfaatkan celah hukum.
Pembabatan hutan secara ilegal di Papua terus berlangsung dan diduga pelakunya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dengan Salim Grou
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat dua perusahaan perkebunan sawit Rp 1,7 triliun lantaran membuat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan.
Polisi menahan 40 anggota perkumpulan petani di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Mereka ditangkap saat sedang memanen buah sawit di lahan yang mereka garap.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen dari perusahaan milik mantan bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Menyangkut perkara suap izin operasi tambang.
Anggota Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera berkolaborasi menyusun rencana advokasi dan kampanye bersama, melalui liputan berita, tentang isu lingkunga
Berdasarkan pemetaan awal, kegiatan usaha bidang kehutanan tanpa izin di Kalimantan Tengah mencapai 1,2 juta hektare. Sebagian masih harus diverifikasi.
Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.
Perwakilan suku Malind berkeluh kesah perihal dampak kegiatan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) saat berkumpul di Gedung Vertenten, Merauke, Papua.
Kejaksaan Agung didesak menjerat dengan hukum maksimal Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group yang menjadi tersangka dugaan korupsi alih fungsi lahan.
Polisi berhasil membongkar praktik illegal logging di Wonogiri dan mengamankan belasan batang kayu sonokeling yang dibawa pelaku. Empat orang ditangkap.
Pengadilan Negeri Sintang mengabulkan gugatan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Perusahaan Malaysia harus membayar Rp 917 miliar.
Pemilik perusahaan sawit PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, akhirnya menyerahkan diri setelah delapan tahun buron. Keder terhadap ancaman penyitaan aset.
Banyak keanehan yang menandakan kebakaran di area konsesi kebun sawit milik anak perusahaan korporasi Malaysia disengaja. Polisi menghentikan penyidikan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menghukum Sudarso, manajer sebuah perusahaan sawit, dua tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia terbukti menyuap
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini telah mengampuni 75 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan, berkat Undang-Undang Cipta Kerja.
Merespons tuntutan masyarakat Nambo, Bupati Jayapura menegaskan akan mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, perusahaan sawit yang dituding merusak hutan.
Bukannya mengubah Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional, DPR malah diam-diam mau merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penambangan ilegal di sekitar lokasi Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur, tetap berlangsung dan Walhi menilainya sebagai ancaman bagi lingkungan dan masyarak
Empat suku besar di Lembah Grime Nawa menolak perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Mereka akan menggugat jika izin PT Permata Nusa Mandiri tidak dicabut.
Wakil masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, meminta pencabutan izin kebun sawit PT Permata Nusa Mandiri. Perusahaan ini membabat 8.000 ha hutan adat.
Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil mengungkap dugaan keterlibatan seorang anggota polisi di balik tambang emas liar di Kabupaten Bulunga
Peneliti dari Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, meminta Kejaksaan Agung berfokus memulihkan aset Rp 104,1 triliun dalam kasus PT Duta Palma Group.
Kapolda Papua Barat membantah isu yang beredar bawah dia berada di balik kegiatan pertambangan emas ilegal di Manokwari. Dia bertekad untuk mengungkapnya.
Sebanyak 14 cabang Aliansi Jurnalis Independen di Sumatera dan Yayasan Auriga Nusantara membuat jaringan untuk menjaga isu sumber daya alam dan lingkungan.
Ribuan perusahaan tambang nikel mengabaikan kewajiban reklamasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Setengah juta hektare hutan Sulawesi gundul karenanya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Mardani Maming, tersangka gratifikasi pemberian izin pertambangan di Kalimantan Selatan.
Monyet ekor panjang untuk pertama kalinya, kini, dikategorikan sebagai satwa yang terancam. Di Indonesia, primata ini biasa dijadikan atraksi topeng monyet
Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo di Kalimantan Timur menduga ada kegiatan penambangan yang menyerobot lahannya. Lokasinya di area Ibu Kota Negara.
Koalisi Masyarakat Hutan Mentawai menggelar serangkaian aksi di Padang untuk menolak pemberian izin pemanfaatan hutan di Desa Silabu, Kepulauan Mentawai.
Sawit Watch melaporkan dugaan korupsi terkait izin lahan sawit di Kalimantan Selatan ke Komisi Pemberantaan Korupsi. Melibatkan korporasi pengusaha lokal.
Kurang dari sepekan setelah polisi menangkap pelaku pembalakan liar, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan tumpukan kayu ilegal.
Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin penggunaan lahan, termasuk di wilayah Papua Barat.
Majelis Hakim menyatakan PT KS bertanggungjawab mutlak atas kebakaran lahan seluas 3.000 hektar dalam konsesi mereka di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai,
Pengadilan Negeri Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, melanjutkan sidang kasus pembunuhan gajah tanpa kepala, 24 November 2021. Jaksa membacakan tuntutannya.
Buron kasus pembalakan hutan lindung, Direktur perusahaan perkebunan sawit, PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Bara
Sungai dan pesisir pantai Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, awal April lalu, tercemar operasi tambang PT Aneka Tambang.
Sebuah buku yang diterbitkan perkumpulan jurnalis lingkungan memaparkan terancamnya keberadaan hutan di Sulawesi Selatan dalam masa 10 tahun belakangan.
Penyelundupan kayu mangrove dari Kepulauan Riau ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia terus meningkat. Kayu dijual utuh atau sudah jadi arang.
Isu penegakan hukum tata ruang makin kompleks jika berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bincang Hukum #8 mendiskusikan tantangannya.
Demi strategi penegakan hukum yang komprehensif, dikajilah reformulasi kelembagaan dan personel penegakan hukum di Kementerian ESDM. Hasilnya didiskusikan.
Tim Auriga Nusantara mengunjungi beberapa organisasi masyarakat sipil Aceh. Strategis untuk berkolaborasi demi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Karena fungsi-fungsinya, menjaga kelestarian ekosistem gambut jadi hal penting. Tantangan & peluang merestorasinya didiskusikan terbuka di Kalimantan Barat
Yayasan Auriga menandatangani kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan.
Bekerja sama dengan Tabloid Jubi, Auriga Nusantara mengadakan seminar tentang upaya mendorong pemerintah daerah Papua menelaah ulang izin perkebunan sawit.
Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Kasus PT Kallista Alam telah diputus pengadilan delapan tahun lalu tapi eksekusinya mandek. Webinar melihat masih ada potensi upaya untuk menjalankannya.
Jurnalis punya peran kunci dalam isu sumber daya alam & lingkungan hidup. Pelatihan membaca data dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi itu.
Urgensi berkolaborasi dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam terhambat ketiadaan petunjuk operasional. Diskusi ini berhasil mengumpulkan masukan.
Sebuah FGD tentang penyelamatan Sumatera dari ancaman bencana lingkungan yang menghimpun mitra strategis Auriga Nusantara. Bagian rencana pengembangan.
Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Masih banyak persoalan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau. Diskusi ini menguak penyebab dan cara penanggulangannya.
Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
