Tentang Program

Latar Belakang

terletak pada aparat penegak hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berpengetahuan soal seluk-beluk tata kelola SDA serta koordinasi yang baik antarpenegak hukum dan PPNS dalam memerangi kejahatan SDA. Di sisi lain, peran masyarakat sipil dalam melaporkan dan memantau proses penanganan kasus kejahatan SDA menjadi katalis penting dalam mewujudkan tata kelola SDA yang baik.

Proyek peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan PPNS pada sektor sumber daya alam dirancang untuk melayani kebutuhan peningkatan kapasitas dan koordinasi para penegak hukum dan PPNS. Proyek yang disingkat dengan Gakkum-SDA ini merupakan program kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didanai oleh Pemerintahan Norwegia dan diimplementasikan oleh Yayasan Auriga Nusantara. Berdasarkan Komitmen Bersama yang ditandatangani pada 18 Desember 2019, pelaksanaan program Gakkum-SDA akan melibatkan para penegak hukum dan PPNS dari 11 Kementerian/Lembaga yakni:

  • Kejaksan

  • Kepolisian

  • Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan

  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  • Kementerian Pertanian

  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan

  • Kementerian Keuangan

  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha

  • Otoritas Jasa Keuangan

Selain aparat penegak hukum dan PPNS, masyarakat sipil dan media lokal-nasional pun diharapkan turut terlibat. Sesungguhnya, dua elemen tersebut dapat menjadi pengawas yang tangguh dalam memonitor penanganan kejahatan sumber daya alam oleh aparat penegak hukum dan PPNS.

 

Komponen Kegiatan


Penguatan Penyelidikan dan Penyidikan


Komponen 1 memiliki keluaran utama berupa penguatan pengetahuan, kapasitas, dan kemampuan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan terkait dengan kejahatan/kasus dan korupsi di sektor SDA. Dalam mencapai keluaran tersebut, empat program utama dirancang, yakni:

  1. Adanya dasar pemetaan terkait kebutuhan dalam peningkatan kapasitas bagi aparat aparat penegak hukum, termasuk PPNS dan Jaksa, untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan dan korupsi di sektor SDA secara efektif;

  2. Pengembangan modul peningkatan kapasitas;

  3. Training of Trainer (ToT) bagi PPNS secara kolaborasi;

  4. dan Pelaksanaan pelatihan bagi penyidik PNS secara kolaborasi.

Kebutuhan peningkatan kapasitas para Penyidik PNS telah disepakati melalui penandatanganan Komitmen Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan oleh Yayasan Auriga, dengan 9 Kementerian/Lembaga sebagai penerima manfaat, yakni:

  1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

  2.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

  3. Kementerian Pertanian RI

  4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI

  5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  6. Kementerian Keuangan RI 

  • Direktorat Jenderal Pajak

  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

  2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI

  3. Otoritas Jasa Keuangan RI

 


Penguatan Penuntutan


Komponen 2 memiliki keluaran utama berupa ketersediaan jaksa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pada penanganan dan pengelolaan kasus kejahatan dan korupsi di sektor SDA. Dalam mencapai keluaran tersebut, tiga program utama dirancang, yakni:

  1. Training of Trainers (ToT) bagi jaksa;

  2. Pelatihan bagi jaksa, dan

  3. Case Tracking Information System (CTIS) untuk ujicoba kasus pelanggaran hukum sektor SDA.

Kebutuhan peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum dan jaksa telah disepakati melalui penandatanganan Komitmen Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan oleh Yayasan Auriga, dengan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI.
 


Kordinasi Aparat Penegak Hukum


Komponen 3 memiliki keluaran utama berupa ketersediaan strategi mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dan PPNS dalam menanggapi kejahatan/kasus dan korupsi di sektor SDA secara efektif. Dalam mencapai keluaran tersebut, empat program utama dirancang, yakni:

  1. Pemetaan tantangan dan potensi bagi koordinasi dan kolaborasi antar Lembaga dalam menanggapi kejahatan/kasus dan korupsi di sector SDA secara bersama.

  2. Merumuskan mekanisme koordinasi antar lembaga untuk bersama menangani kejahatan di sektor SDA.

  3. Portal Infobox terkait kasus-kasus pelanggaran hukum di sektor SDA.

  4. Uji coba mekanisme koordinasi antar lembaga untuk bersama-sama menangani kejahatan di sektor SDA.

Strategi mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dan PPNS akan dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan oleh Yayasan Auriga, dengan 11 Kementerian/Lembaga yang menandatangani Komitmen Bersama.
 


Pegelolaan Pengetahuan


Komponen 4 memiliki keluaran utama berupa penguatan pengelolaan tanggapan dan pengetahuan dalam pencegahan, penyidikan, dan penanganan pada kejahatan di sektor SDA. Dalam mencapai keluaran tersebut, tiga program utama dirancang, yakni:

  1. Analisis komprehensif atas penilaian risiko korupsi terkait kasus / kejahatan di sektor SDA;

  2. Kerjasama dengan Center of Excellences lain dalam sektor SDA dalam mengembangkan pusat sumber daya anti-korupsi; dan

  3. Pengembangan Pusat pengetahuan dan pembelajaran bersama tentang penanganan dan penanggulangan kejahatan di bidang SDA.

Strategi pengelolaan pengetahuan bersama dalam pencegahan, penyidikan, dan penanganan pada kejahatan di sektor SDA, dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan oleh Yayasan Auriga, dengan akademisi dan peneliti yang berlokasi di 12 provinsi yang menjadi wilayah kerja proyek.

 


Partisipasi Publik


Komponen 5 memiliki keluaran utama berupa ketersediaan liputan media yang kredibel dan pemantauan masyarakat sipil dalam penegakan hukum. Dalam mencapai keluaran tersebut, tiga program utama dirancang, yakni:

  1. Pelatihan bagi jurnalis tentang kejahatan sumber daya alam dan korupsi terkait;

  2. Serangkaian pelatihan keterampilan untuk organisasi masyarakat sipil Papua;

  3. Menjalin hubungan antara media dan organisasi masyarakat sipil untuk pemeriksaan dan pemantauan kasus;

  4. Pembentukan platform pemantauan kasus untuk organisasi masyarakat sipil; dan

  5. Dukungan fasilitasi untuk media dan organisasi masyarakat sipil.

Strategi pemantauan pada kejahatan di sektor SDA, dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan oleh Yayasan Auriga, dengan pelibatan media massa nasional dan di regional Papua dan Papua Barat serta organisasi masyarakat sipil di Papua dan Papua Barat.