Kebijakan subsidi biodiesel di Indonesia bertujuan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Tapi kebijakan ini terindikasi rawan korupsi. Skema subsidi yang dijalankan untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar berpotensi merugikan negara.
Kajian ini bertujuan menganalisis kerentanan terhadap korupsi dalam kebijakan subsidi biodiesel dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dijalankan untuk menghitung potensi kerugian negara dalam pembelian subsidi kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati. Sedangkan metode kualtitatif dimanfaatkan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan tata laksana kebijakan subsidi biodiesel.
Temuan kajian: ada kerentanan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 4,2 triliun. Untuk mengatasinya diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biodiesel, di antaranya reformulasi Harga Indeks Pasar biodiesel, menyusun standar harga, dan tata laksana kebijakan subsidi yang transparan sekaligus efisien.
Selengkapnya: https://jurnal.kpk.go.id
