Kajian dalam kertas kerja ini mencoba melihat perkembangan pengaturan teori pertanggungjawaban korporasi di sektor sumber daya alam di Indonesia dalam sejumlah undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Jaksa Agung, dan yurisprudensi. Kajian menemukan pengaturan pertanggungjawaban itu sudah memadai. Meski demikian, penggunaan hukum pidana dalam pertanggungjawaban korporasi sumber daya alam mestinya diletakkan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administrasi diterapkan karena memiliki dampak terhadap ekonomi nasional.
https://gakkum-sda.id/id/publikasi/detail/korupsi-dan-corporate-criminal-liability-di-sektor-sumber-daya-alam
