Berita Siaran

Sahabat Pengadilan Dukung Bupati Sorong

Kasus gugatan terhadap pencabutan izin tiga perusahaan perkebunan sawit di Sorong masih di Mahkamah Agung. Amicus curiae mendukung Bupati.

Sumber: papua.betahita.id

‘Revisi Otonomi Khusus Abaikan Orang Asli Papua’

Pemerintah dinilai masih mengabaikan aspirasi orang asli Papua dalam revisi kedua Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sumber: papua.betahita.id

Polisi Represif terhadap Penghadang PT TMS di Sangihe

Polisi mulai bertindak represif terhadap warga Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang menghadang alat berat PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

Sumber: betahita.id

MA Kukuhkan Pembebasan Samin Tan

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap vonis bebas Samin Tan dalam kasus gratifikasi.

Sumber: kompas.id

Bupati Trenggalek Kukuh Menolak Pertambangan

Bupati Trenggalek Nur Arifin mendukung rencana menjadikan area karst di Trenggalek sebagai geopark. Ini paling masuk akal ketimbang pertambangan, katanya.

Sumber: Mongabay.co.id

‘Legalisasi Tambang Rakyat di Jambi Perlu Dikaji Ulang’

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menilai usul legalisasi tambang rakyat perlu dikaji ulang. Legalisasi diusulkan pemerintah Provinsi Jambi.

Sumber: betahita.id

Gubernur Minta Perusahaan Sawit Tingkatkan Kewajiban Plasma

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta perusahaan perkebunan sawit mewujudkan plasma hingga 20 pers

Sumber: sampan.id

Setelah Pemulangan Kaka, Penegakan Hukumnya Dipertanyakan

Orang utan Sumatera bernama Kaka dipulangkan ke habitatnya setelah menjalani rehabilitasi. Penegakan hukumnya dinilai juga harus dilakukan.

Sumber: betahita.id

Suku Malind di Papua Berkeluh Kesah Ihwal Hutan Jadi HTI

Perwakilan suku Malind berkeluh kesah perihal dampak kegiatan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) saat berkumpul di Gedung Vertenten, Merauke, Papua.

Sumber: betahita.id

‘Pengawasan Lahan Hak Guna Usaha Lemah’

Ombudsman RI melihat masih lemahnya pengawasan terhadap hak guna usaha lahan yang telah diberikan kepada perusahaan, termasuk industri kelapa sawit.

Sumber: koran.tempo.co