Amsterdam—Salah satu dari usaha jahat global yang paling menguntungkan adalah yang mungkin tak Anda sangka. Itu adalah kejahatan seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan sampah, dan perdagangan satwa liar. Dan sektor keuangan memetik hasil sangat besar dari perusakan-perusakan terhadap lingkungan alam yang kepadanya kita bergantung ini.
Sulit untuk melebih-lebihkan kerusakan akibat kejahatan lingkungan. Dengan menghancurkan ekosistem dan menguras kekayaan alam, kejahatan itu memusnahkan penghidupan, melemahkan lembaga pemerintah, dan menghalangi kesanggupan kita untuk mengatasi perubahan iklim.
Sebagaimana ditunjukkan oleh laporan baru Finance for Biodiversity (F4B), kejahatan tersebut menghasilkan hingga $ 280 miliar setiap tahun, menurunkan penerimaan pajak sekitar $ 30 miliar per tahun, dengan negara-negara miskin tapi lingkungannya kaya yang paling dirugikan. Lembaga-lembaga keuangan memperbesar insentifnya—kerap tanpa disadari—dengan berinvestasi ke usaha-usaha yang mendapat keuntungan dari kejahatan itu. Melalui laba dari investasi ini, lembaga-lembaga itu secara efektif mencuci pendapatan dari kejahatan lingkungan.Aturan anti-pencucian uang (AML) ditujukan untuk mencegah konversi pendapatan dari kegiatan ilegal menjadi uang bersih. Misalnya, pengetatan aturan dan penguatan penegakannya pada tahun-tahun terakhir telah menjadikan pembiayaan terorisme lebih sulit. Tapi informasi yang tak memadai dan ketertinggalan teknologi merintangi upaya-upaya itu, sementara regulator bersusah payah menandingi pendekatan-pendekatan yang kian canggih untuk menggelapkan sumber dananya.
Dalam hal kejahatan lingkungan, penerapan aturan AML secara khusus lemah. Patut dipuji, Financial Action Task Force—badan antarpemerintah yang berwenang memerangi pencucian uang dan pembiayaan bagi terorisme—telah mendapatkan lebih banyak perhatian di bidang gini. Tapi tindakan signifikan tetap sebagian besar terbatas dalam perdagangan ilegal satwa liar—usaha jahat yang, meski mempengaruhi ribuan spesies satwa liar dan jutaan orang, hanyalah bagian kecil dari masalah.Walaupun demikian, bahkan jika aturan AML yang ada diterapkan lebih banyak untuk kejahatan lingkungan, tidak akan cukup. Sebagaimana diperlihatkan laporan F4B, hasil investasi yang diperoleh dari kejahatan lingkungan juga harus dikenai atuarn AML.
Lembaga-lembaga keuangan, termasuk dana pensiun, bukan saja menyediakan saluran yang melalui itu pelaku kejahatan lingkungan mencuci keuntungan; mereka juga berinvestasi di sektor-sektor yang bergantung kepada alam, yang keuntungannya bisa ditingkatkan melalui kejahatan lingkungan. Misalnya, pembalakan liar bisa membuat lebih banyak tanah tersedia untuk produksi pertanian, sehingga menurunkan biaya, meningkatkan output, dan memperbaiki kualitas. Hasilnya adalah laba yang lebih tinggi bagi bisnis—dan tingkat pengembalian investasi yang lebih besar bagi investor. Meski investasinya secara teknis mungkin legal, pengembaliannya sebagian dihasilkan dari kegiatan kriminal, sehingga sama saja dengan pendapatan ilegal yang, karenanya, harus diatur.
Dalam teori, lembaga keuangan sudah mendapatkan insentif untuk tidak mendukung bisnis yang menguntungkan berkat kejahatan lingkungan: perusahaan seperti itu menghadapi ancaman denda atau bahkan dipaksa menghentikan beberapa kegiatannya, menjadikannya pertaruhan berisiko bagi investor. Tapi risikonya terlalu kecil untuk bisa menjadi pencegah bagi investor; dalam banyak kasus, penegakan undang-undang lingkungan buruk penerapannya dan, sekalipun denda diberlakukan, biasanya juga kecil.Tapi jika risiko kredit tidak membuat investor kapok, risiko reputasi yang semakin besar mungkin bisa. Dengan semakin canggihnya kampanye publik berdasarkan data menghubungkan titik-titik antara investasi dan kejahatan lingkungan yang spesifik, lembaga keuangan akan bertambah rentan menghadapi tekanan publik terhadap investasinya yang merusak.
Bisa membantu bahwa persyaratan wajib uji tuntas lingkungan—langsung untuk deforestasi—bakal segera berlaku di yurisdiksi-yurisdiksi utama, termasuk Uni Eropa dan Kerajaan Inggris. Di Brasil—lokasi kejahatan lingkungan yang luas dengan implikasi global yang mengkhawatirkan—bank sentralnya telah memasukkan faktor-faktor sosial, lingkungan, dan iklim ke dalam regulasi keuangan.
Semakin meningkat keterbukaan, begitu pula litigasi kejahatan lingkungan yang menyangkut kepentingan publik. Malah litigasi iklim mulai memperoleh sukses, bertumpu pada sejarah panjang aksi hukum melawan perusahaan karena terlibat dalam kegiatan ilegal dalam jaringan nilainya.
Tapi tidak satu pun dari hal-hal itu yang menegasikan perlunya tindakan yang lebih kuat dari pemerintah, dimulai dengan penerapan dan penegakan secara tegas aturan AML. Sayangnya, halangan utama menuju kemajuan masih tinggal, khususnya tantangan dalam memahami aliran dana "haram” terkait kejahatan lingkungan, terutama manakala dana itu disatukan dengan aliran dana yang tak tercela.
Lebih dari itu, penegakan aturan tergantung regulator nasional, yang punya sumber daya dan kemampuan sangat beragam. Sering regulator menghadapi tekanan agar menghindari terlalu memaksakan beban yang bisa menyebabkan yurisdiksinya kurang menarik bagi lembaga keuangan atau menimbulkan konsekuensi pembangunan jangka pendek bagi penghidupan dan masyarakat.
Tindakan kolektif bisa membantu mengatasi rintangan-rintangan itu, tapi ini selalu berlangsung lamban dan membuahkan hasil yang konservatif. Itu sebabnya F4B menyarankan pembuatan mekanisme yang direncanakan, berdasarkan pelajaran dari apa yang telah diterapkan untuk menyingkirkan rantai pasokan jahat seperti perbudakan dan korupsi. Misalnya, Proses Kimberley—inisiatif internasional dan berbagai pemangku kepentingan yang meningkatkan transparansi dalam industri berlian—telah membantu mengurangi perdagangan apa yang disebut berlian konflik.
Komunitas keuangan bakal berfungsi bagus dengan menerapkan pendekatan itu. Dengan mengutamakan proses melalui berbagai pemangku kepentingan yang membaguskan komitmen mereka untuk membersihkan portofolio investasi mereka dari keterkaitan dengan kejahatan lingkungan, aktor-aktor keuangan bisa memitigasi risiko litigasi dan reputasi dan membantu memastikan bahwa regulasi memang dirancang baik. Mendukung, mengambil laba dari, dan akhirnya melanggengkan kejahatan lingkungan mungkin pada umumnya tak diniatkan. Tapi manakala harus melindungi masyarakat dan planet, ini tindakan yang berguna.
