Sektor sumber daya alam merupakan salah satu pendukung ekonomi nasional. Tapi ada hambatan-hambatan yang berkaitan dengan regulasi maupun kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.
Untuk menghadapi hal itu semestinya kementerian dan lembaga yang terlibat bisa berkoordinasi tanpa perlu sungkan satu dengan yang lain.
Kunjungan kolaboratif yang dipimpin Komisi Pemberantasan Korupsi ke industri pertambangan nikel di Maluku Utara pada pertengahan Oktober menunjukkan manfaatnya kerja sama antarkementerian dan lembaga pemangku kepentingan. Ke depan, model kolaborasi serupa perlu dicarikan bentuk formalnya dalam wadah khusus di bawah satu koordinasi—semacam orkestrasi yang dipimpin dirigen.
Lebih lengkap: Orkestrasi Penegakan Hukum Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup
