Dalam kurun waktu 11 Juni hingga 8 Juli 2020, Auriga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar serial diskusi terkait pendalaman praktik koordinasi penegakan hukum. Serial diskusi ini dilakukan sebanyak 12 kali dengan melibatkan 12 Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, serta Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Serial diskusi ini dilakukan dalam rangka penajaman hasil desk study kajian terkait tantangan dan peluang kerja sama antar lembaga dalam penegakan hukum. Kajian tersebut berupaya memotret alur serta kelebihan dan kekurangan masing-masing model penegakan hukum yang telah terbentuk, termasuk Satgas 115, Multidoor, dan SPPT TI. Dalam diskusi tersebut, dilakukan konfirmasi temuan serta penggalian lebih lanjut terhadap tantangan dan praktik baik masing-masing model koordinasi.
Hasil dari serial diskusi ini akan melengkapi desk study yang telah dirampungkan sebelumnya, untuk kemudian disimpulkan dan menghasilkan poin-poin rekomendasi terkait model koordinasi penegakan hukum sektor SDA LH. Hasil rekomendasi tersebut kemudian akan dikonfirmasi kembali kepada instansi terkait. Berangkat dari hasil kajian tersebut, model kerja sama penegakan hukum sektor SDA LH yang disepakati akan dituangkan lebih lanjut ke dalam instrument hukum yang mengikat. Dengan demikian, implementasi model kerja sama tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan kinerja penegakan hukum sektor SDA LH.
